Malaysia akan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi kementerian, lembaga, dan instansi yang berhubungan dengan pemerintah mulai 15 April 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk menghemat energi di tengah krisis pasokan bahan bakar akibat konflik yang terjadi di Timur Tengah, sebagaimana disampaikan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim.
Pengumuman ini disampaikan oleh Perdana Menteri pada Rabu malam, ketika Malaysia mulai merasakan dampak negatif dari perang di Timur Tengah yang berimbas pada pasokan energi global.
“Kebijakan WFH ini telah disetujui oleh kabinet dan bertujuan untuk menekan konsumsi bahan bakar serta memastikan pasokan energi tetap stabil,” jelas Anwar dalam sebuah pengarahan yang khusus disampaikan kepada media.
Walaupun tidak menjelaskan rincian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan ini, Anwar menegaskan bahwa informasi tambahan akan segera dirilis kepada publik.
Malaysia dikenal dengan subsidi bahan bakar yang besar, di mana warga yang memenuhi syarat hanya membayar 1,99 ringgit (sekitar US$0,49) per liter untuk bensin tanpa timbal.
Namun, dengan melonjaknya harga minyak mentah global dan penutupan Selat Hormuz oleh Iran, Anwar mengumumkan bahwa kuota bahan bakar bersubsidi akan dipangkas dari 300 liter menjadi 200 liter per bulan.
Harga bahan bakar yang tidak mendapatkan subsidi akan mengikuti fluktuasi harga pasar global.
Di sisi lain, pemerintah Malaysia juga terus melakukan upaya penghematan energi secara rasional di berbagai sektor, termasuk di instansi pemerintahan, dengan mengatur suhu minimum pendingin ruangan (AC).
“Pengaturan penggunaan energi di gedung-gedung pemerintah akan semakin ketat. Suhu pendingin ruangan akan diatur pada tingkat minimum 24 derajat Celsius,” ungkap Wakil Perdana Menteri Malaysia, Fadillah Yusof, dalam pernyataan yang disiarkan oleh televisi lokal di Kuala Lumpur.
Fadillah Yusof, yang juga menjabat sebagai Menteri Peralihan Energi dan Transformasi Air, menambahkan bahwa pemerintah mengimbau para aparatur sipil negara untuk mengenakan pakaian yang sesuai dengan iklim setempat, seperti batik, kemeja korporat, atau baju Melayu, guna mengurangi ketergantungan pada pendingin ruangan yang berlebihan.
“Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memimpin dengan memberi contoh dalam penggunaan energi secara bijak,” jelasnya.
Dia juga menegaskan bahwa pemerintah Malaysia berkomitmen untuk memastikan masyarakat selalu mendapatkan informasi terkini mengenai kebijakan yang diambil. Pemerintah akan terus memberikan pembaruan secara berkala dan transparan kepada publik.
➡️ Baca Juga: Program Pendidikan Lingkungan di Sekolah-sekolah
➡️ Baca Juga: Raih Pendapatan Online Melalui Metode Sederhana dan Efektif yang Terbukti