JAKARTA – Pemerintah Indonesia telah menangani lebih dari 2.800 kasus masyarakat Indonesia menjadi korban penipuan perusahaan online.
Hal tersebut disampaikan dalam “Bali Process Government and Business Forum” (GABF) pada Kamis (10 Agustus 2023) oleh Menteri Luar Negeri Indonesia (Minlu Re).
Retno mengatakan perdagangan manusia merupakan masalah serius bagi Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara karena Indonesia telah memberikan prioritas tinggi pada masalah tersebut.
“Pemerintah kita telah menangani lebih dari 2.800 kasus WNI yang menjadi korban skema tersebut di negara tetangga, dimana sekitar 40% merupakan korban perdagangan manusia,” kata Retno.
Menlu RI mengatakan perusahaan scam online semakin banyak menggunakan teknologi untuk merekrut dan mengeksploitasi korban.
Banyak warga negara Indonesia yang terjerumus dalam industri penipuan internet.
Untuk itu, pihaknya meminta peran ekonomi lokal untuk mencegah Asia Tenggara menjadi pusat perdagangan manusia.
“Tujuan kami adalah menjadikan wilayah kami sebagai pusat pertumbuhan, bukan pusat perdagangan manusia,” kata Retno.
Retno menyoroti tiga pilar GABF: penguatan standar uji tuntas bisnis dan hak asasi manusia, penggunaan teknologi antiperdagangan manusia, dan dukungan kerja sama regional untuk memerangi perdagangan manusia.
“Komunitas bisnis lokal harus melakukan bagiannya. Anda tidak bisa mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan hak asasi manusia dan martabat.”