Jakarta – Dana Moneter Internasional (IMF) mengingatkan negara-negara untuk tidak terlalu bergantung pada subsidi bahan bakar sebagai cara untuk mengatasi lonjakan harga energi global. Pendekatan ini dapat memperburuk kondisi keuangan negara dan menimbulkan tekanan ekonomi yang lebih besar dalam jangka panjang.
Dalam laporan terbaru mengenai pemantauan fiskal, IMF mencatat bahwa kenaikan harga energi yang dipicu oleh konflik geopolitik telah mendorong banyak negara untuk mencari cara cepat dalam melindungi daya beli masyarakat. Namun, penerapan subsidi energi secara luas dianggap bukanlah solusi yang tepat.
Rodrigo Valdes, Kepala Urusan Fiskal IMF, menekankan bahwa negara sebaiknya menghindari subsidi bahan bakar secara umum dan memilih alternatif yang lebih terarah, seperti memberikan bantuan tunai sementara kepada masyarakat yang rentan.
“Kami tidak memiliki cukup pasokan minyak. Energi harus menjadi lebih mahal bagi semua orang agar penyesuaian dapat dilakukan dan konsumsi dapat berkurang,” kata Valdes, seperti yang dilaporkan oleh Reuters pada 16 April 2026.
Ia menjelaskan bahwa harga energi yang tinggi seharusnya menjadi sinyal penting bagi pasar untuk menyesuaikan permintaan dengan ketersediaan pasokan. Jika pemerintah menahan harga melalui subsidi yang besar, maka sinyal tersebut menjadi tidak efektif.
“Apabila harga ditekan, maka harga global justru dapat meningkat lebih tinggi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan sinyal harga agar permintaan dapat disesuaikan,” tambahnya.
IMF juga mengungkapkan bahwa keadaan fiskal global saat ini sudah berada dalam tekanan yang signifikan. Utang pemerintah di seluruh dunia mencapai 93,9 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2025 dan diperkirakan akan terus meningkat, mendekati 100 persen dalam beberapa tahun mendatang. Dalam skenario yang lebih buruk, angka tersebut bisa saja menembus 121 persen.
Selain itu, beban pembayaran bunga utang juga melonjak tajam, hampir mencapai 3 persen dari PDB global. Ini menunjukkan bahwa ruang fiskal banyak negara semakin terbatas, sehingga kebijakan yang berpotensi menambah beban anggaran harus dipertimbangkan dengan cermat.
Deputi Direktur Urusan Fiskal IMF, Era Dabla-Norris, menyatakan bahwa respons negara-negara terhadap kenaikan harga energi saat ini lebih terukur dibandingkan dengan krisis sebelumnya.
“Negara-negara tidak langsung mengeluarkan paket besar. Dengan kondisi ruang fiskal yang terbatas dan banyaknya pilihan kebijakan, pendekatan yang lebih disiplin menjadi hal yang kami dorong,” ujarnya.
➡️ Baca Juga: Prabowo Targetkan Penurunan Kemiskinan hingga 6% dan Pengangguran 4,3% pada 2027
➡️ Baca Juga: IHSG Menguat Setelah Rebound Bursa Asia dan Penurunan Harga Minyak Terus Berlanjut
