Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, menyerukan PT Pertamina (Persero) untuk mengambil langkah-langkah mitigasi yang komprehensif. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi dampak dari meningkatnya konflik antara Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel terhadap stabilitas pasokan energi nasional, khususnya terkait minyak mentah dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Dewi menekankan bahwa ketegangan geopolitik di wilayah Timur Tengah berpotensi mengganggu rantai pasok energi global. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu pusat produksi minyak utama dan juga merupakan jalur distribusi yang sangat strategis.
Ia mengingatkan bahwa gangguan pada produksi maupun pelayaran bisa memicu fluktuasi harga minyak mentah dan LPG. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.
“Indonesia perlu memastikan langkah-langkah antisipatif diambil sedini mungkin agar pasokan domestik tetap terjaga dan harga tidak mengalami gejolak, terutama untuk kebutuhan masyarakat,” ungkap Dewi dalam pernyataan tertulisnya pada Rabu, 4 Maret 2026.
Dewi menjelaskan bahwa skema pembelian minyak mentah oleh Pertamina, termasuk dari Saudi Aramco, dilakukan melalui model business to business (B to B). Dalam skema ini, kontrak bersifat komersial antar perusahaan, sehingga manajemen risiko, fleksibilitas pasokan, dan pengaturan jadwal pengiriman menjadi titik penting dalam menghadapi dinamika geopolitik yang ada.
Lebih lanjut, Dewi mendorong Pertamina untuk memperkuat diversifikasi sumber pasokan, menjaga ketersediaan cadangan operasional minyak dan LPG, serta memastikan proses distribusi berjalan lancar, terutama untuk LPG 3 kilogram yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga internasional.
Ia menegaskan bahwa Komisi XII DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kesiapan dan respons yang cepat dalam menjaga ketahanan energi nasional.
“Situasi global saat ini menjadi pengingat bahwa ketahanan energi harus ditingkatkan melalui pengelolaan yang adaptif, diversifikasi pasokan, dan penguatan kapasitas dalam negeri,” tutup Dewi.
➡️ Baca Juga: Komisi III Cecar Pendiri OCI: Kenapa Ambil Anak Usia Dini Jadi Pemain Sirkus?
➡️ Baca Juga: Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Hingga 31 Agustus 2025
