Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026. Pembentukan dewan ini menjadi langkah strategis yang menggantikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang telah ada sejak tahun 2006.
Dalam acara tersebut, Prabowo mengumumkan secara resmi pembentukan DNKK di akhir pidatonya, menandakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat.
“Dengan mengucap bismillahirrahmannirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ungkap Presiden Prabowo saat menutup pidatonya di acara Rakornas TPAKD.
Setelah pernyataan resminya, Prabowo menekan tombol sirene yang menjadi simbol peluncuran DNKK. Ia didampingi oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Acara tersebut juga menandai penutupan Rakornas TPAKD 2026 yang dihadiri oleh para gubernur, bupati, penerima manfaat pembiayaan dari berbagai daerah, penyedia pembiayaan, serta pejabat negara dan pimpinan lembaga lainnya.
Pembentukan DNKK ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026. Dewan ini akan dipimpin langsung oleh Prabowo sebagai ketua, dengan Airlangga Hartarto sebagai ketua harian. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK ditunjuk sebagai wakil ketua, dan Gubernur Bank Indonesia serta Menteri Keuangan akan menjabat sebagai wakil ketua harian. Beberapa menteri juga akan menjadi anggotanya.
Dalam laporannya kepada Presiden, Airlangga menjelaskan bahwa DNKK memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan lembaga sebelumnya. Dewan ini akan fokus pada tiga aspek utama, yaitu kesejahteraan keuangan, ketahanan terhadap guncangan finansial, dan rasa aman dalam pengelolaan keuangan.
Ketiga aspek tersebut akan dievaluasi berdasarkan kondisi keuangan keluarga sebagai unit ekonomi terkecil dalam masyarakat.
“Orientasi dewan ini telah berubah. Sebelumnya, Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya fokus pada keterlibatan masyarakat dalam memiliki rekening. Namun, Bapak Presiden telah mengubah fokus ini menjadi kesejahteraan keuangan keluarga. Dengan demikian, jika kita berbicara tentang ekonomi makro, yang diluncurkan oleh Bapak Presiden adalah program yang menyentuh ekonomi keluarga, unit terkecil dalam masyarakat kita,” jelas Airlangga menjelaskan tujuan dari DNKK.
➡️ Baca Juga: Strategi Efektif Mengelola Modal Berputar untuk Keberlanjutan Bisnis Rumahan Anda
➡️ Baca Juga: Prabowo Mengajak Warga Isi Data Sensus 2026 dengan Jujur, Simak Alasannya
