Gugatan yang diajukan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) telah menarik perhatian publik secara signifikan.
Menurut analisis dari pakar politik dan hukum, Boni Hargens, isu ini tidak hanya menyangkut konstitusi, tetapi juga merupakan bagian dari strategi politik yang lebih luas menjelang Pemilihan Presiden 2029.
Tim kuasa hukum yang mengajukan gugatan terhadap Gibran terdiri dari nama-nama ternama, seperti Denny Indrayana, Refly Harun, dan Bambang Widjojanto.
Para pemohon menggugat keabsahan syarat pendidikan minimum yang diperlukan bagi calon wakil presiden, terutama terkait ijazah dan rekam jejak pendidikan Gibran yang dianggap tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilihan Umum, sejak awal proses pendaftaran.
Dari sudut pandang hukum, Boni Hargens sependapat dengan pandangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa gugatan ini telah melampaui batas yurisdiksi dan tenggat waktu yang diatur dalam undang-undang, sehingga MK kehilangan wewenang untuk memproses objek gugatan tersebut.
Boni menjelaskan bahwa merujuk pada UU Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017) dan UU Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003) beserta perubahannya, terdapat sejumlah ketentuan utama yang membuat gugatan ini tidak sah secara hukum formal.
Pertama, terkait dengan waktu pengajuan sengketa hasil Pemilu. Boni mengungkapkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu, keberatan terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diajukan ke MK dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari setelah hasil pemilu ditetapkan oleh KPU.
Selanjutnya, dalam Pasal 74 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi terdapat ketentuan serupa, yang menyatakan bahwa permohonan sengketa hasil pemilu presiden hanya dapat diajukan dalam waktu 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan hasil pemilu secara nasional.
Kedua, berkaitan dengan batasan kewenangan MK dan prosedur pemberhentian jabatan.
Boni Hargens menegaskan, “Jika ada yang berpendapat bahwa objek gugatan bukan lagi sengketa pemilu, melainkan jabatan konstitusional yang sah, maka merujuk pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) UU MK, kewenangan MK dalam konteks pemilu hanya terbatas pada pemecahan sengketa hasil pemilihan umum.”
Boni Hargens juga menambahkan, bahwa pendekatan hukum ini sangat krusial untuk menjaga integritas proses pemilihan dan memastikan bahwa setiap langkah diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa setiap gugatan yang diajukan di MK harus mematuhi ketentuan yang ada agar tidak menjadi preseden buruk bagi sistem hukum dan politik di Indonesia.
Dengan demikian, pengamat menyarankan agar semua pihak yang terlibat dalam pemilihan ini tetap berpedoman pada aturan yang ada, demi menjaga kualitas dan legitimasi demokrasi.
Sementara itu, situasi ini bisa berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas bagi koalisi Prabowo, terutama dalam menghadapi tantangan dan dinamika politik yang semakin kompleks menjelang pemilu mendatang.
Persoalan ini tentu tidak bisa dipandang sebelah mata, mengingat koalisi Prabowo membutuhkan dukungan yang solid untuk menghadapi berbagai tantangan di arena politik.
Apalagi, dengan adanya gugatan ini, timbul kekhawatiran di kalangan pendukung Prabowo bahwa akan ada potensi perpecahan yang dapat melemahkan posisi mereka di mata publik.
Boni Hargens mengingatkan bahwa dalam politik, setiap langkah dan keputusan harus diambil dengan pertimbangan yang matang, terutama menjelang pemilihan yang semakin dekat.
Dia juga menegaskan pentingnya komunikasi yang efektif di antara semua pihak dalam koalisi untuk memastikan bahwa tidak ada yang merasa terpinggirkan atau dirugikan oleh situasi ini.
Dengan demikian, meskipun gugatan persyaratan pendidikan Gibran di MK memiliki aspek hukum yang kuat, dampaknya terhadap koalisi Prabowo perlu diperhatikan secara cermat agar tidak menimbulkan gejolak di dalam tubuh partai.
➡️ Baca Juga: Harga Emas Dunia Anjlok Seiring Menurunnya Keyakinan Terhadap Suku Bunga The Fed
➡️ Baca Juga: Persebaya Siap Tampil Maksimal Melawan Persib di GBT Tanpa Beban
