Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa keputusan untuk membawa Indonesia menjadi anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) merupakan hasil dari proses yang panjang dan telah dibicarakan dengan para pemimpin negara di kawasan Teluk.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Muhadjir Effendy, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang membidangi Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal. Ia mengutip ucapan Presiden Prabowo saat acara silaturahmi dan buka puasa bersama dengan para ulama, pimpinan organisasi masyarakat, dan pemimpin pondok pesantren yang berlangsung di halaman tengah Istana Kepresidenan pada malam hari, 5 Maret 2026.
“Ditegaskan oleh beliau bahwa keikutsertaan di BoP bukanlah keputusan yang diambil secara impulsif, melainkan melalui diskusi mendalam dengan beberapa pemimpin negara di kawasan, yang akhirnya sepakat untuk bergabung,” ungkap Muhadjir.
Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam tersebut, Presiden Prabowo memberikan penjelasan mendetail mengenai keanggotaan Indonesia di BoP, terutama di tengah meningkatnya ketegangan konflik di Iran, yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel.
Menurut pernyataan Muhadjir, Prabowo menekankan bahwa keikutsertaannya dalam BoP merupakan bagian dari strategi yang dinamakan “strategi dari dalam” atau “strategy from within”. Strategi ini dipilih sebagai langkah Indonesia dalam menciptakan perdamaian dan mendukung pengakuan kemerdekaan Palestina melalui forum BoP.
“Strategi yang beliau pilih adalah yang dikenal sebagai ‘strategy from within’. Setelah sekian lama berada di luar, kini kita berusaha berjuang dari dalam,” jelas Muhadjir.
Walaupun demikian, ia yakin bahwa keputusan Prabowo untuk bergabung dengan BoP tetap berada dalam kerangka konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan pentingnya kemerdekaan Palestina.
Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia juga menunjukkan komitmennya untuk mendukung terciptanya perdamaian melalui solusi dua negara antara Palestina dan Israel, serta memenuhi poin-poin yang terdapat dalam perjanjian BoP.
“Kita harus terus berupaya dengan segala risiko dan konsekuensinya, untuk mewujudkan impian Palestina merdeka. Ini tercantum dalam perjanjian 20 poin, di mana poin 19 dan 20 secara tegas menyatakan bahwa tujuan BoP adalah menciptakan negara Palestina yang dapat berkoeksistensi dengan Israel,” tandasnya.
➡️ Baca Juga: Kementerian Perhubungan Dukung Kejati Ungkap Dugaan Korupsi Tambang Ilegal di Lahan Transmigrasi Kukar
➡️ Baca Juga: Festival Budaya di Sumatera, Menampilkan Tradisi Lokal
