Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan mengalami penurunan pada sesi perdagangan hari ini.
Berdasarkan informasi dari Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor BI), kurs rupiah tercatat berada di angka Rp 17.813 pada hari Senin, 21 September 2026. Kurs ini menunjukkan pelemahan sebesar 68 poin dibandingkan dengan posisi sebelumnya yang berada di Rp 17.745 pada perdagangan hari Jumat, 18 September 2026.
Pada perdagangan di pasar spot pada Selasa, 22 September 2026, hingga pukul 09.00 WIB, rupiah diperdagangkan di level Rp 17.876 per dolar AS. Ini merupakan penurunan sebesar 29 poin atau 0,16 persen dari posisi sebelumnya yang tercatat di Rp 17.847 per dolar AS.
Ibrahim Assuaibi, seorang pengamat ekonomi dan pasar uang, menyatakan bahwa perhatian pasar saat ini terfokus pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, khususnya terkait pembentukan bursa komoditas dengan tujuan untuk mengendalikan harga.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengatur kebijakan terkait produk yang akan diperdagangkan dan tahapan perdagangan melalui regulasi yang terpisah.
Dalam pengaturan ini, OJK akan mempertimbangkan beberapa faktor penting, seperti kesiapan infrastruktur, stabilitas keuangan, dan integritas pasar. Mulai 1 Januari 2027, OJK akan mengambil alih pengaturan bursa tersebut dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
Selain itu, pasar juga akan memonitor keputusan dari Bank Indonesia (BI) di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah, inflasi yang meningkat, dan kebijakan bank sentral global yang beragam. Sebagian bank sentral telah mengambil langkah hawkish, sementara yang lainnya masih memiliki ruang untuk melakukan pelonggaran dengan mempertahankan suku bunga acuan.
Dalam konteks inflasi global yang tinggi, ada kemungkinan bahwa dalam rapat dewan gubernur (RDG) yang dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu, gubernur BI akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin.
Di samping itu, pasar juga akan kembali menilai angka defisit anggaran yang diharapkan berada di bawah ambang batas aman 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini sering dijadikan sebagai indikator utama kesehatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Meskipun angka tersebut berfungsi sebagai pengingat disiplin fiskal, tetap saja kualitas belanja yang memadai diperlukan untuk memastikan ketahanan ekonomi nasional.
Rancangan postur RAPBN 2027 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 3.426 triliun dan belanja negara Rp 4.097,2 triliun, yang akan menghasilkan defisit sebesar 2,40 persen terhadap PDB. Defisit di bawah 3 persen sering kali dianggap sebagai indikator kesehatan fiskal. Meskipun penting, angka tersebut hanya berfungsi sebagai batasan disiplin anggaran dan bukan sebagai jaminan terhadap kestabilan ekonomi.
➡️ Baca Juga: Wamenhaj Ingatkan Petugas Haji untuk Utamakan Pelayanan Jemaah Tanpa Pameran Diri
➡️ Baca Juga: Orang RI Tahan Beli Mobil, Kenali BYD Seal Baru dan Pilihan Mobil Listrik Jepang
