Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Joko Widodo, telah memastikan kehadirannya dalam Sidang Tahunan MPR RI yang dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat, 14 Agustus 2026. Ia juga akan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 RI yang akan dilaksanakan di Istana Merdeka pada hari Senin, 17 Agustus 2026.
Dalam pernyataannya, Jokowi menyebutkan bahwa undangan untuk kedua acara penting tersebut telah diterima olehnya.
“Insya Allah saya akan hadir. Karena undangannya sudah kami terima. Tentu saya hadir. Ibu Jokowi yang menyiapkan pakaian yang akan saya gunakan,” ungkap Jokowi dalam sebuah wawancara pada hari Rabu, 12 Agustus 2026.
Walaupun demikian, Jokowi belum mengungkapkan pilihan busana yang akan dikenakannya saat menghadiri Sidang Tahunan MPR dan upacara HUT RI di Istana Merdeka.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, mengunjungi kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, untuk secara langsung menyerahkan undangan Sidang Tahunan MPR.
“Kami dari MPR. Saya, Sekjen MPR RI, mendapat tugas dari pimpinan MPR RI untuk menyampaikan undangan Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPD dan DPR RI pada 14 Agustus yang akan datang,” jelas Siti.
Siti juga menambahkan bahwa Jokowi telah menegaskan komitmennya untuk hadir dalam agenda tahunan tersebut.
“Insya Allah beliau akan hadir. Ini adalah salah satu tugas utama beliau,” tambahnya.
Selain Jokowi, MPR RI juga mengundang semua mantan presiden dan wakil presiden untuk turut serta dalam Sidang Tahunan MPR.
“Semua diundang. Para presiden dan wakil presiden sebelumnya juga diundang untuk menghadiri acara sidang tahunan ini,” kata Siti.
Jokowi juga memberikan tanggapan mengenai isu yang beredar mengenai ketidakharmonisan hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Spekulasi ini muncul setelah posisi duduk Gibran dalam Sidang Kabinet pada 20 Juli 2026 mendapat perhatian luas. Namun, Jokowi memastikan bahwa hubungan antara Prabowo dan Gibran tetap berjalan baik.
“Hubungan Gibran dan Prabowo baik-baik saja. Tidak ada masalah dengan spekulasi kerenggangan hubungan tersebut,” tegas Jokowi.
Mengenai polemik yang berkaitan dengan posisi duduk dalam acara kenegaraan, Jokowi mengatakan bahwa hal tersebut seharusnya merujuk kepada ketentuan protokol yang berlaku.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan yang mengatur tentang kedudukan dalam kegiatan kenegaraan.
“Dari segi kedudukan, wakil presiden secara konstitusional sudah jelas. Undang-Undang Keprotokolan juga telah mengatur semua itu. Mari kita ikuti saja,” katanya.
➡️ Baca Juga: Strategi Efektif untuk Menghasilkan Pendapatan Online yang Terindeks Google Secara Aman dan Berkelanjutan
➡️ Baca Juga: Evolusi Mobil Pemimpin Iran yang Mewakili Prinsip Kesederhanaan dan Keberlanjutan
