Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, memberikan pandangannya mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin berperan sebagai fasilitator dalam konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.
Hasanuddin mengingatkan bahwa untuk menjalankan diplomasi dengan baik, tidak cukup hanya mengandalkan semangat politik luar negeri yang bebas dan aktif. Ia menilai bahwa meskipun niat Presiden sejalan dengan amanat konstitusi, kondisi geopolitik saat ini perlu diperhatikan secara serius.
“Niat Presiden untuk menjadi fasilitator dalam konflik di Teheran sejalan dengan prinsip bebas aktif dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Namun, langkah ini memerlukan perhitungan yang sangat matang,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya pada hari Minggu, 1 Maret 2026.
Hasanuddin mencatat tiga pertimbangan penting. Pertama, ia menyoroti penerimaan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, khususnya Iran. Ia menyentuh tentang perubahan posisi Indonesia yang kini cenderung lebih mendekat ke AS dan Israel melalui perannya dalam Board of Peace (BoP), sehingga kemungkinan untuk mendapatkan penerimaan dari Iran menjadi tantangan.
“Dengan arah diplomasi Indonesia yang saat ini lebih condong ke poros Amerika dan Israel, melalui keterlibatan dalam BoP, rasanya sulit membayangkan Iran akan menerima dengan mudah niat tersebut,” jelasnya.
Kedua, Hasanuddin menekankan bahwa peran sebagai fasilitator bukanlah sekadar simbolis. Terdapat konsekuensi yang melibatkan waktu, tenaga, dan anggaran negara.
“Memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berselisih memerlukan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Dialog bukanlah hal yang bisa dilakukan sekali dua kali. Pertanyaannya, apakah Presiden dan Menteri Luar Negeri benar-benar siap untuk itu?” tambahnya.
Ketiga, ia mempertanyakan dengan jelas mengenai kepentingan nasional di balik langkah tersebut.
“Apa sebenarnya kepentingan nasional Indonesia atau kalkulasi strategis yang membuat kita perlu mengambil peran fasilitator? Setiap langkah diplomasi besar harus memiliki manfaat yang jelas bagi kepentingan nasional kita,” tegas TB Hasanuddin.
Ia berpendapat bahwa jika Indonesia ingin mengambil peran dalam mediasi, maka lebih relevan untuk fokus pada isu-isu di kawasan sendiri, seperti konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja.
“ASEAN adalah wilayah kita. Stabilitas dan perdamaian di kawasan ini sangat berhubungan langsung dengan kepentingan nasional Indonesia,” tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya untuk terbang ke Iran guna memfasilitasi dialog demi terciptanya kembali kondisi keamanan yang lebih baik.
Di sisi lain, dalam pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia menyatakan penyesalan atas gagalnya perundingan antara AS dan Iran, yang berdampak pada peningkatan ketegangan militer di kawasan Timur Tengah.
➡️ Baca Juga: APBN 2025 Sebagai Penyangga Ekonomi untuk Lindungi Masyarakat dari Guncangan
➡️ Baca Juga: Ekonom Paramadina: Diskon Transportasi-BSU Konsepnya “Tangan di Atas”, Buat Rakyat Ketergantungan
