Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa masalah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat melanda Makassar, Sulawesi Selatan, telah teratasi, dan pasokan kini sudah kembali stabil.
“Alhamdulillah, situasi yang terjadi di Makassar telah berhasil diselesaikan, dan saya sudah melaporkan hal ini kepada Bapak Presiden,” ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 17 September 2026.
Bahlil menekankan bahwa secara keseluruhan, stok BBM di tingkat nasional masih dalam kondisi yang cukup aman. Pemerintah telah menetapkan standar minimum kebutuhan nasional berkisar antara 18 hingga 20 hari.
Salah satu penyebab munculnya antrean BBM di Makassar, menurutnya, adalah adanya pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.
Pergeseran ini terjadi di tengah melonjaknya harga minyak dunia yang kini telah menembus angka lebih dari 100 dolar AS per barel.
“Kondisi harga minyak dunia saat ini memang tidak baik. Sekarang sudah mencapai lebih dari 100 dolar (AS) per barel, yang tentu berdampak pada harga dalam negeri. Sementara, harga BBM subsidi tetap kita pertahankan,” jelasnya.
Kondisi ini membuat sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi mulai beralih ke BBM subsidi.
Bahlil juga mengungkapkan adanya temuan dari pihak kepolisian mengenai dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang menyebabkan antrean yang lebih panjang di beberapa lokasi.
Ia menjelaskan bahwa terdapat kendaraan yang telah dimodifikasi dengan kapasitas tangki yang sangat besar, mencapai 700 liter hingga 1 ton, untuk menyimpan BBM.
Bahlil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi agar masalah ini segera ditangani. Pemerintah terus berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan BBM di lapangan.
“Arahannya adalah agar kita segera menertibkan keadaan ini. Kita semua tahu bahwa pemerintah bertindak sebagai regulator, sementara Pertamina menjalankan implementasi di lapangan. Saya terus berkoordinasi dengan Pertamina,” tegas Bahlil.
Ia juga mengingatkan masyarakat yang dinilai mampu secara finansial untuk tidak menggunakan BBM subsidi, karena bahan bakar tersebut seharusnya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang berhak.
“Bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi, seperti yang menggunakan mobil pribadi yang mahal, kami mohon untuk tidak menggunakan subsidi ini. Subsidi ini seharusnya diberikan kepada mereka yang memang membutuhkan,” tutup Bahlil.
➡️ Baca Juga: Korban Gempa NTT Meningkat Jadi 54 Jiwa, Pemerintah Percepat Bantuan Melalui Udara dan Laut
➡️ Baca Juga: Judol Menjadi Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Wilayah Ini
