Jakarta – Dalam upaya menjaga stabilitas fiskal, pemerintah mengambil langkah signifikan dengan membatasi pengajuan anggaran baru dari kementerian dan lembaga (K/L). Kebijakan ini diimplementasikan sebagai respons terhadap meningkatnya tekanan dari kondisi global, khususnya situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi berdampak pada perekonomian nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa setiap pengajuan anggaran tambahan akan dikenakan stricter measures sebagai bagian dari strategi untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Saya ingin menegaskan bahwa pengajuan anggaran baru harus dihentikan,” ujar Purbaya kepada wartawan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, pada hari Sabtu, 21 Maret 2026.
Kebijakan ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam pengeluaran di seluruh kementerian dan lembaga. Pada awalnya, pemerintah merencanakan pemangkasan anggaran sebesar 10 persen untuk setiap kementerian dan lembaga.
Meskipun demikian, angka tersebut masih dalam tahap evaluasi dan diskusi lebih lanjut. Purbaya menjelaskan bahwa penerapan efisiensi ini menghadapi tantangan di awal pelaksanaannya.
“Kami sedang melakukan perhitungan terhadap semua kementerian. Awalnya kami meminta mereka untuk mengusulkan efisiensi sebesar 10 persen. Namun, jika saya menawarkan hal tersebut, mereka malah cenderung menambah anggaran. Jadi, saya memutuskan untuk melakukan pemotongan, dan mereka harus menyesuaikan. Persentase pemotongan masih kami diskusikan,” jelasnya.
Walaupun pembatasan dan efisiensi diterapkan, pemerintah memastikan bahwa belanja negara yang bersifat prioritas tetap dilaksanakan sesuai rencana. Ini sangat penting untuk menjaga likuiditas dalam perekonomian nasional agar tetap stabil.
“Kami memastikan bahwa belanja pemerintah yang harus dilakukan tepat waktu. Yang dipotong bukan belanja yang penting, ya. Kami terus memantau agar likuiditas di dalam sistem perekonomian tetap terjaga. Itu menjadi perhatian kami setiap hari,” tuturnya.
Dalam proses efisiensi ini, Kementerian Keuangan akan melakukan evaluasi terhadap berbagai komponen belanja yang dianggap dapat ditunda. Fokus utama diarahkan pada program-program yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau memiliki tingkat percepatan yang rendah.
Menurut Purbaya, pengeluaran operasional juga akan menjadi salah satu fokus evaluasi, termasuk kegiatan internal yang tidak mendesak. “Berbagai kegiatan seperti rapat yang tidak jelas atau kebijakan yang dampaknya lambat, serta yang tidak berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, bisa ditunda,” imbuhnya.
➡️ Baca Juga: Gubernur Aceh soal Potensi Migas di 4 Pulau Berpolemik: Setara Andaman
➡️ Baca Juga: Latihan Kebugaran Aman untuk Rutinitas Akhir Tahun di Bulan Desember
