Jakarta – Pemerintah Indonesia mengintensifkan upaya koordinasi antar instansi guna mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai daerah. Langkah-langkah pemadaman yang terencana sedang dilaksanakan dengan melibatkan puluhan ribu personel, diiringi dengan tindakan pencegahan untuk menghindari terulangnya kebakaran.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, menargetkan bahwa karhutla dapat dikendalikan dalam waktu kurang dari sebulan. Penentuan target ini didasarkan pada hasil diskusi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta tren penurunan dalam intensitas kebakaran yang terjadi.
“Dalam beberapa minggu ke depan, saya percaya bahwa kebakaran hutan ini dapat padam, meskipun dengan intensitas yang sudah mulai menurun. Seharusnya, tidak sampai satu bulan,” imbuh Jumhur.
Namun, penanganan di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan pasokan air dan armada pemadaman udara atau water bombing. Pemerintah terus mengevaluasi kebutuhan operasional agar penempatan personel dan dukungan penanganan dapat berjalan dengan efisien.
Di samping pemadaman, pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah pencegahan dengan merencanakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu aspek yang sedang dikaji adalah penghapusan pengecualian untuk pembakaran lahan maksimum dua hektar dalam praktik tertentu.
“Pasal yang mengizinkan pembakaran lahan untuk membuka ladang hingga dua hektare akan kita hapus. Ini merupakan titik awal yang perlu diperbaiki,” kata Jumhur.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan pentingnya kewaspadaan, khususnya di Kalimantan Selatan. Berdasarkan prediksi dari BMKG, hujan alami di wilayah tersebut diperkirakan baru akan terjadi pada pertengahan November. Ia meminta agar pemerintah daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, dan relawan tetap menjaga koordinasi dan pengawasan selama periode rawan kebakaran.
“Apabila kita lengah, kita harus ingat bahwa lahan gambut sangat rentan, dan kebakaran ini bisa saja kembali meledak sewaktu-waktu,” tegas Raja Juli saat meninjau upaya penanganan karhutla di Banjarbaru.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga efektivitas penanganan karhutla. Melalui usaha pemadaman, pengawasan, dan pencegahan yang terintegrasi, pemerintah berupaya menekan risiko kebakaran sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa informasi mengenai potensi kebakaran, kondisi cuaca, dan langkah-langkah penanganan dapat disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Komunikasi yang efektif antara petugas di lapangan, pemerintah daerah, dan warga merupakan bagian penting dalam membangun respons yang komprehensif terhadap ancaman karhutla.
➡️ Baca Juga: BRI Life Rayakan Hari Pelanggan Nasional 2026 untuk Memperkuat Hubungan dengan Nasabah dan Karyawan BRI Group
➡️ Baca Juga: Prabowo Terima Utusan Khusus PM Inggris di Hambalang, Bahas Kerja Sama Pendidikan
