Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap pengembangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan meningkatkan anggarannya hingga dua kali lipat.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyatakan bahwa dukungan dari Presiden Prabowo dalam penguatan lembaga ini merupakan momentum penting untuk meningkatkan kapasitas operasionalnya.
Hal ini terutama berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang (TPPU), pendanaan terorisme (TPPT), serta berbagai kejahatan yang berdampak pada negara dan masyarakat.
Ivan menjelaskan bahwa penguatan ini ditunjang melalui peningkatan kapasitas kelembagaan. Sesuai dengan perintah langsung dari Presiden Prabowo, anggaran PPATK mengalami peningkatan lebih dari 100%.
Berdasarkan Rincian Anggaran dan Usulan Terbaru Pagu Indikatif 2027, pemerintah telah menetapkan pagu indikatif senilai Rp253,3 miliar untuk PPATK.
Sebagai usulan tambahan, PPATK mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp516,4 miliar untuk tahun 2027 demi memenuhi total kebutuhan yang mencapai Rp769,8 miliar.
“Dukungan ini akan memperkuat kapasitas PPATK dalam menjalankan fungsi intelijen keuangan serta membantu dalam upaya pencegahan serta penanggulangan berbagai tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat,” kata Ivan dalam keterangannya, yang dirilis pada 27 Agustus 2026.
Ivan juga menyoroti salah satu fokus utama lembaganya adalah pemberantasan judi online. Pada tahun 2024, perputaran dana judi online diperkirakan mencapai Rp359,81 triliun, yang kemudian menurun menjadi sekitar Rp286,84 triliun di tahun 2025, atau mengalami penurunan sebesar 20,3%.
Selanjutnya, jumlah deposit yang tercatat adalah sekitar Rp34 triliun pada tahun 2024, yang meningkat menjadi Rp51,3 triliun pada tahun 2025. Memasuki semester pertama tahun 2026, jumlah deposit tercatat sekitar Rp22 triliun.
“Upaya ini juga mencakup penghentian transaksi pada 5.762 rekening milik bandar judi online,” ungkapnya.
Lebih jauh lagi, Ivan melaporkan bahwa sebesar Rp588,62 miliar dana terkait judi online telah disita untuk negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
“Angka tersebut tidak termasuk dana yang masih dalam proses pemblokiran oleh penyidik, atau yang belum mendapatkan putusan dari pengadilan,” tambahnya.
Ivan melanjutkan, bahwa kegiatan intelijen keuangan yang dilakukan oleh PPATK juga berperan dalam mendukung penegakan hukum. Dari tahun 2025 hingga semester pertama tahun 2026, PPATK telah menyampaikan sebanyak 1.479 Hasil Analisis (HA) kepada aparat penegak hukum.
“Pada periode yang sama, PPATK juga menghasilkan 17 Hasil Pemeriksaan (HP) sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan berbagai tindak pidana,” imbuhnya.
Data dari tahun 2025 hingga semester pertama tahun 2026 menunjukkan besarnya nilai indikasi transaksi yang terkait dengan berbagai tindak pidana.
➡️ Baca Juga: Jadwal Lengkap Semifinal Carabao Cup 2026 Segera Dimulai dan Siap Disaksikan
➡️ Baca Juga: Mengenal Pendidikan Hybrid: Gabungan Daring & Luring
