Super scatter mengusung konsep grafis dinamis dengan tampilan modern

PGSoft berikan bagi-bagi bonus cosmic lightning parade dengan sensasi baru

Super scatter bagikan hadiah kemerdekaan scatter prosper adventure dengan peluang menarik

Transformasi teknologi global mahjong ways membantu memahami studi evolusi big data berbasis ai

Starlight princess menggabungkan unsur bintang dan fantasi

Starlight princess dan perjalanan popularitasnya di komunitas mbg

PGSoft berikan bagi-bagi bonus eternal lightning parade dengan sensasi baru

Ulasan slot online playtech dengan variasi pola dan server teruji

Slot online tawarkan bagi-bagi bonus zeus star adventure dengan hadiah berlimpah

Slot online tawarkan bagi-bagi bonus golden glory adventure dengan hadiah berlimpah

Super scatter hadirkan bagi-bagi kejutan lucky jewel path dengan hadiah melimpah

Super scatter mengusung tampilan cerah dengan konsep grafis yang dinamis

Starlight princess menyuguhkan pemandangan galaksi dengan gaya fantasi

Ulasan teknis mengapa game grid sangat populer

PGSoft berikan bagi-bagi bonus ruby lightning parade dengan sensasi baru

Wild Bounty hadirkan bagi-bagi kejutan lucky glory parade dengan kejutan istimewa

Slot online tawarkan bagi-bagi bonus golden star adventure dengan hadiah berlimpah

Wild Bandito dan pengalaman bermain yang dibagikan komunitas mbg

depo 10k depo 10k
berita

DPR Tegaskan Kepala Daerah Dilarang Angkat Timses Jadi Honorer Pemda, Berikut Alasannya

Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menekankan kepada seluruh kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk tidak mengangkat anggota tim sukses sebagai tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah (Pemda).

Ia mengungkapkan bahwa masih banyak kepala daerah yang melakukan praktik tersebut, dengan mengangkat seluruh anggota tim sukses mereka sebagai tenaga honorer di Pemda.

“Masalah ini sering muncul karena tidak ada batasan dalam pengangkatan, sehingga mereka bisa merekrut sebanyak mungkin tanpa adanya aturan yang jelas,” kata Bahtra di Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Bahtra juga menyebutkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan instruksi yang melarang praktik tersebut.

“Saya mengonfirmasi bahwa Kemendagri telah menerbitkan surat edaran yang menyatakan larangan untuk melakukan rekrutmen tenaga honorer atau mengangkat staf yang berpotensi membebani anggaran daerah,” tambahnya.

Instruksi ini bertujuan untuk menetapkan aturan dan batasan yang jelas, sehingga pengangkatan tenaga honorer tidak menjadi beban berat bagi keuangan negara.

“Tanpa adanya pengaturan yang tepat, pengangkatan ini akan menjadi beban fiskal daerah di masa depan. Salah satu tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memperketat proses rekrutmen agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” jelas Bahtra lebih lanjut.

Oleh karena itu, ia berharap agar semua kepala daerah mematuhi surat edaran tersebut. Hal ini penting mengingat belanja pegawai di daerah saat ini sudah melampaui batas maksimum 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Sebagian besar pemerintah daerah saat ini menghadapi beban fiskal yang melebihi ketentuan yang ada, sehingga kami mendorong agar jumlah tenaga honorer tidak terus bertambah,” ungkap Bahtra.

“Di beberapa daerah, beban fiskal ini bahkan bisa mencapai 60 persen atau 50 persen dari total anggaran. Kebijakan ini diambil untuk mencegah terjadinya hal tersebut,” pungkasnya.

➡️ Baca Juga: IHSG Menguat Berkat Laporan MSCI, Wall Street dan Bursa Asia Ikut Mendorong Kenaikan

➡️ Baca Juga: Nelayan Bangka Ajak Anak Muda Jaga Ekosistem Laut

Related Articles

Back to top button