Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), baru-baru ini memberikan penekanan pada pentingnya pengelolaan wilayah perbatasan. Dalam pandangannya, pengelolaan ini harus berfokus pada pencapaian yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat perayaan Ulang Tahun ke-16 BNPP yang berlangsung di Kantor BNPP, Jakarta, pada Kamis, 17 September 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menyampaikan harapannya agar daerah perbatasan tidak lagi dianggap sebagai area belakang (backyard) yang terpinggirkan, melainkan menjadi area depan (front yard) yang strategis bagi Indonesia.
Ia menegaskan bahwa kawasan perbatasan harus dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan keadilan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini, menurutnya, juga berkontribusi pada penguatan sistem pertahanan negara.
“Di usia ke-16 tahun ini, kita memanfaatkan momen perayaan ini untuk mengevaluasi capaian-capaian BNPP yang positif dan juga apa yang belum memenuhi harapan, serta strategi masa depan BNPP,” ungkapnya.
Mendagri juga mengungkapkan beberapa pencapaian positif BNPP, termasuk pembangunan 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dilengkapi dengan fasilitas yang baik.
PLBN berfungsi sebagai gerbang sekaligus etalase Indonesia dalam berinteraksi dengan negara-negara tetangga. Mendagri menilai bahwa pengelolaan PLBN selama ini telah berjalan dengan baik.
Selain pembangunan PLBN, Mendagri juga menyoroti peran BNPP dalam menyelesaikan masalah segmen-segmen perbatasan yang masih diperdebatkan, terutama di kawasan daratan dengan Malaysia dan Timor-Leste. Ia menyatakan bahwa ada kemajuan signifikan yang ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah segmen yang masih dalam sengketa.
“Proses ini melibatkan banyak pihak, tidak hanya BNPP, tetapi juga Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, di mana BNPP berperan aktif,” jelasnya.
Mendagri juga menyampaikan berbagai peran lain yang diemban oleh BNPP, termasuk dalam penanganan bencana di wilayah Sumatera. BNPP kini berupaya mendorong solusi mendasar untuk berbagai permasalahan di kawasan perbatasan, salah satunya di Pulau Sebatik.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa ada sejumlah program berskala kecil yang berhasil mengatasi isu-isu di perbatasan di beberapa wilayah seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Timor-Leste yang bersifat spesifik. “Beberapa di antaranya telah berhasil diselesaikan. Ini adalah catatan yang cukup positif,” tuturnya.
➡️ Baca Juga: Tiga Tersangka Terlibat dalam Kasus Pembubaran Ibadah Gereja di Bantul
➡️ Baca Juga: Paus Fransiskus: 5 Warisan Pemikiran yang Menginspirasi Dunia
