Jakarta – Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana di Sumatera. Langkah ini mencakup berbagai aspek, mulai dari rehabilitasi sektor kelautan dan perikanan hingga pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak. Rencananya, sebanyak 26.036 unit huntap akan dibangun di tiga provinsi selama periode 2026 hingga 2027.
Percepatan pemulihan tersebut dikoordinasikan oleh Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera. Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat kerjasama dalam rangka memastikan berbagai program pemulihan berlangsung sesuai dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan informasi ini saat memimpin rapat mengenai perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kelautan, perikanan, serta perumahan dan permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, serta Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Teddy Paul H. Siagian, yang turut memberikan masukan terkait upaya tersebut.
Tito menekankan pentingnya percepatan program ini, mengingat waktu yang tersisa pada tahun 2026 semakin sedikit. Dia meminta kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan. Selain itu, diharapkan pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam pelaksanaan program di lapangan.
“Baik pemerintah pusat maupun daerah harus terus berupaya untuk mempercepat pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera,” tegasnya.
Salah satu fokus penting dalam upaya pemulihan pascabencana di Sumatera adalah pembangunan hunian tetap untuk masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan lahan akibat bencana. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menargetkan pembangunan 26.036 unit huntap melalui skema relokasi terpusat dalam jangka waktu 2026 hingga 2027.
Pembangunan huntap ini akan tersebar di tiga provinsi yang terdampak bencana, dengan rincian sebagai berikut:
– Provinsi A: 10.000 unit huntap
– Provinsi B: 8.000 unit huntap
– Provinsi C: 8.036 unit huntap
Huntap relokasi terpusat ini terutama ditujukan bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan tidak memiliki lahan untuk membangun rumah. Selain itu, program ini juga menyasar warga yang tinggal di kawasan berisiko tinggi atau zona merah yang memerlukan relokasi segera.
Tito menjelaskan bahwa pembangunan kompleks hunian ini merupakan salah satu solusi strategis bagi masyarakat yang mengalami dampak parah dari bencana, terutama ketika satu kawasan permukiman hancur akibat kejadian tersebut.
Dengan upaya ini, diharapkan masyarakat yang terdampak dapat segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman, sehingga mereka dapat memulai kembali kehidupan mereka dengan lebih baik.
➡️ Baca Juga: Cerita Chef: Resep Tradisional Miami yang Terkenal
➡️ Baca Juga: Laptop Canggih dengan Fitur Kecerdasan Buatan untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja Anda
