Jakarta – Saiful Anam, pendiri Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), menekankan pentingnya mempertahankan independensi dan netralitas hakim dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di Sumatera Utara.
Ia mengingatkan bahwa keterlibatan politik dalam proses peradilan dapat menimbulkan dampak negatif, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Pernyataan tersebut disampaikan Anam kepada para wartawan pada Minggu, 12 April 2026.
Pernyataan ini muncul setelah salah satu terdakwa mengungkapkan adanya dugaan aliran dana dari praktik korupsi yang ditujukan untuk kepentingan politik, termasuk dalam konteks Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Sumut.
Anam menegaskan bahwa para hakim harus berpegang teguh pada objektivitas. Ia menekankan bahwa independensi hakim merupakan fondasi utama dalam menegakkan keadilan di negara ini.
Hakim seharusnya tidak berpihak kepada siapapun, terutama dalam konteks kepentingan politik yang dapat mengganggu proses hukum yang seharusnya berjalan transparan dan adil.
Menurut Anam, jika hakim tidak mampu mempertahankan netralitas dan terlihat memihak, maka masyarakat tidak hanya akan meragukan keputusan yang diambil, tetapi juga akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi peradilan secara keseluruhan.
“Dalam situasi seperti ini, sangat mungkin masyarakat akan menilai hakim secara moral, karena mereka dianggap tidak melaksanakan tugas dengan baik,” ungkap Anam.
Oleh karena itu, Anam menekankan pentingnya bagi hakim untuk menjauh dari berbagai kepentingan, termasuk politik, dan tetap mematuhi kode etik serta prinsip-prinsip keadilan yang ada.
Dengan langkah tersebut, kepercayaan publik dapat terus dijaga, dan hukum dapat benar-benar menjadi pengatur utama dalam setiap proses peradilan yang berlangsung.
➡️ Baca Juga: Peran Dakwah dalam Menangkal Radikalisme
➡️ Baca Juga: Perusahaan Manufaktur Nganjuk Ubah Sampah Kain Menjadi Produk Tekstil untuk Ekspor ke 32 Negara
