Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mendapatkan penilaian positif sebagai sebuah sistem demokratis. Menurut Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional, Ayip Tayana, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan tingkat demokrasi dalam pemerintahan Prabowo saat ini.
Indikator tersebut mencakup pengakuan pemerintah terhadap kritik dari publik, komitmen untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, serta tidak adanya pembatasan sistemik terhadap oposisi atau organisasi masyarakat sipil.
“Secara keseluruhan, saya berpendapat bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih mempertahankan karakter demokratis, meskipun ada kecenderungan untuk menunjukkan ketegasan negara,” ungkap Ayip dalam wawancaranya dengan wartawan pada Sabtu, 28 Maret 2026.
Dia menambahkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo jauh dari label otoriter. Pemerintah saat ini terbuka terhadap kritik yang disampaikan oleh masyarakat, yang jelas berbeda dengan rezim otoriter yang cenderung menutup ruang bagi kritik sejak awal.
“Jika kita melihat secara empiris, hingga saat ini saya belum menemukan cukup bukti yang mendukung anggapan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto bisa digolongkan sebagai otoriter,” ujarnya.
Ayip juga menekankan pentingnya komitmen pemerintah dalam menyelesaikan kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andri Yunus. Dia menilai ini sebagai sinyal positif yang menunjukkan adanya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.
➡️ Baca Juga: Bunga PMN Mekaar Kini 8 Persen dari Sebelumnya 25 Persen, Simak Pertimbangannya
➡️ Baca Juga: Kasus Korupsi DJKA Sumut: Sorotan Terhadap Independensi dan Netralitas Hakim
