Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan penutupan terhadap sekitar 1.300 Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam waktu tiga minggu terakhir.
Langkah penutupan ini diambil sebagai hasil dari evaluasi yang dilakukan terhadap dapur-dapur MBG yang dinilai tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh BGN. Selain itu, tindakan ini juga merupakan upaya untuk menghindari terjadinya kembali kasus keracunan makanan yang pernah terjadi dalam program MBG.
Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa sekitar 800 SPPG telah ditutup sebelumnya, dan baru-baru ini 500 dapur lagi ditutup dalam evaluasi yang terbaru.
“Jadi, total sudah 1.300 yang saya tutup dalam tiga minggu sejak saya menjabat sebagai kepala,” ungkap Sudaryono di sela-sela acara penurunan bendera dalam rangka HUT ke-81 RI di Istana Merdeka pada Senin, 17 Agustus 2026.
Sudaryono menekankan bahwa penutupan ini bukanlah langkah sementara. SPPG yang tidak dapat diperbaiki atau tidak mampu memenuhi standar yang ditetapkan oleh BGN dapat ditutup secara permanen.
Menurutnya, standar keamanan makanan dalam program MBG adalah hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar. Ini berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan para penerima manfaat.
“Jika masih ada yang tidak mau memperbaiki kondisi dapur, mohon maaf, demi kesehatan dan keselamatan, demi pemenuhan gizi anak-anak kita, demi keberhasilan program ini. Meskipun tujuannya baik, jika pelaksanaannya tidak sesuai, terpaksa harus ditutup secara permanen,” tegasnya.
BGN juga melakukan evaluasi terhadap dapur-dapur yang masih memiliki kekurangan. Jika permasalahan yang ada bisa diperbaiki dan standar dapat dipenuhi, SPPG tersebut akan tetap beroperasi. Namun, jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, penutupan permanen akan menjadi pilihan yang diambil.
Sudaryono juga menyoroti pentingnya metode pemeriksaan makanan sebelum disajikan. Menurutnya, hanya melakukan pemeriksaan secara organoleptik, seperti mencium bau, merasakan, atau mencicipi makanan, tidaklah cukup untuk menjamin keamanan makanan tersebut.
Ia memberikan contoh kasus yang terjadi di Berastagi, Sumatera Utara, yang menjadi salah satu fokus evaluasi BGN.
Makanan yang tampak normal saat diperiksa secara organoleptik tetap berpotensi menimbulkan masalah kesehatan setelah dikonsumsi.
➡️ Baca Juga: Ketua Komisi XII DPR Tegaskan Kendaraan Listrik Sebagai Pilar Percepatan Transisi Energi
➡️ Baca Juga: Berita Terkini: Pasal-pasal yang Mengubah Lanskap Hukum
