Pemerintah pusat sedang berupaya keras untuk mempercepat proses pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan parah atau bahkan hilang akibat bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera. Inisiatif ini dilakukan agar masyarakat yang terdampak tidak harus tinggal terlalu lama di hunian sementara (huntara).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Dalam kunjungannya ke lokasi pembangunan huntap di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada tanggal 26 Maret 2026, ia didampingi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.
Mendagri menjelaskan bahwa proses pembangunan huntap telah memasuki tahap akhir untuk hunian sementara, dan kini fokus utama adalah mempercepat pembangunan hunian tetap. Ia menekankan pentingnya percepatan ini untuk memastikan masyarakat segera mendapatkan rumah yang layak.
Lebih lanjut, Tito Karnavian menjelaskan bahwa terdapat dua skema dalam pembangunan huntap, yaitu skema in-situ dan skema komunal. Pada skema in-situ, masyarakat diberikan kesempatan untuk membangun rumah secara mandiri di lokasi yang aman, dengan bantuan dana sebesar Rp60 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana ini akan dicairkan dalam dua tahap. Selain itu, masyarakat juga diperbolehkan untuk menyerahkan sepenuhnya proses pembangunan kepada BNPB.
“Dari hasil diskusi saya dengan Kepala BNPB, di Aceh terdapat sekitar 15 ribu unit dari total 26 ribu unit yang menggunakan skema in-situ. Ini mencakup baik yang dibangun oleh BNPB maupun yang dibangun oleh masyarakat sendiri, dengan dukungan dana dari BNPB,” ungkapnya.
Di sisi lain, skema komunal melibatkan pembangunan huntap dalam sebuah kompleks yang lahan pembangunannya disediakan oleh pemerintah daerah. Proses pembangunan dapat dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atau melalui kerja sama gotong royong dengan kementerian dan lembaga lainnya, termasuk pihak swasta.
Contoh nyata dari pembangunan huntap ini dapat dilihat di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, yang merupakan salah satu proyek skema komunal. Dalam hal ini, Yayasan Buddha Tzu Chi memberikan dukungan pembangunan, di mana yayasan tersebut berencana untuk membangun total 2.603 unit hunian tetap di tiga provinsi yang terdampak bencana, yaitu Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Rincian dari proyek tersebut meliputi 1.000 unit di Aceh, 1.103 unit di Sumut, dan 500 unit di Sumbar. Khusus untuk Kabupaten Tapanuli Utara, Yayasan Buddha Tzu Chi berencana membangun sebanyak 103 unit hunian tetap.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa masyarakat yang terdampak bencana dapat segera memperoleh tempat tinggal yang aman dan layak. Pembangunan hunian tetap ini diharapkan tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi bagi pemulihan yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga non-pemerintah, diharapkan proses pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu, sehingga masyarakat dapat kembali ke kehidupan normal mereka secepat mungkin.
➡️ Baca Juga: Isi Bensin dari Udara: Fakta dan Realitas yang Perlu Anda Ketahui
➡️ Baca Juga: Kasus Korupsi DJKA Sumut: Sorotan Terhadap Independensi dan Netralitas Hakim
