Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan bahwa pelaksanaan mandatori campuran bioetanol 20 persen, atau yang dikenal sebagai E20, masih tergantung pada kesiapan pasokan bahan baku. Pihak pemerintah bersama dengan para pemangku kepentingan lainnya perlu memastikan semua persiapan teknis dilakukan dengan matang sebelum kebijakan ini diimplementasikan.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyatakan bahwa penting untuk memastikan ketersediaan bahan baku sebelum menetapkan tingkat pencampuran bioetanol yang diwajibkan. Ini akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya.
“Jika kita menetapkan suatu persentase namun tidak dapat tercapai, maka hal tersebut sia-sia. Oleh karena itu, kita akan menerapkan mandatori ini bergantung pada ketersediaan feedstock,” ujar Eniya saat ditemui di Jakarta.
Saat ini, pemerintah sedang mempersiapkan aspek hulu untuk mendukung implementasi bioetanol, termasuk mendorong investasi dalam pembangunan pabrik-pabrik pengolahan bioetanol. Ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa kebutuhan akan bioetanol dapat terpenuhi.
Dalam skenario penggunaan E20, khususnya untuk sektor non-PSO, diperkirakan dibutuhkan sekitar 20 pabrik dengan kapasitas minimal 40.000 kiloliter per tahun. Ini menunjukkan besarnya kebutuhan akan infrastruktur dalam mendukung kebijakan mandatori yang akan dijalankan.
“Sekarang sedang dibahas revisi Perpres 40 mengenai gula dan bioetanol. Dalam pembahasan ini, kami mencantumkan analisis kebutuhan untuk sektor non-PSO, dan jika kita menetapkan 20 persen, maka diperkirakan akan membutuhkan sekitar 20 pabrik dengan kapasitas minimum 40 ribu kiloliter per tahun, dan lebih banyak pabrik akan lebih baik. Kami berharap semua investasi ini bergerak ke arah hulu,” jelas Eniya.
Eniya menegaskan bahwa besaran pencampuran yang akan diwajibkan nantinya akan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku lokal, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat didukung dengan pasokan yang cukup. Ini menjadi langkah penting untuk memastikan keberlangsungan kebijakan tersebut.
Lebih lanjut, Eniya mengungkapkan bahwa pemerintah juga tengah menyiapkan tiga Harga Indeks Pasar (HIP) untuk bioetanol yang akan ditentukan berdasarkan jenis bahan baku, yaitu molasses (tetes tebu), singkong, dan jagung. Penentuan harga ini penting untuk menjaga kestabilan pasar bioetanol.
Ketiga HIP tersebut saat ini sedang di diskusikan bersama asosiasi dan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan harga yang wajar dan sesuai dengan masing-masing bahan baku. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan keadilan di pasar bioetanol.
Menurut Eniya, mekanisme ini sangat diperlukan karena harga bioetanol akan bervariasi tergantung pada jenis bahan baku yang digunakan. Ini akan memberikan fleksibilitas bagi para pelaku industri dalam menentukan harga jual produk mereka.
Di sisi teknis, pemerintah juga berkolaborasi dengan sektor otomotif sebagai pengguna utama untuk mempersiapkan penerapan E20. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa kendaraan yang ada dapat beradaptasi dengan penggunaan bioetanol.
Eniya menambahkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan spesifikasi teknis yang relevan untuk E100, yang nantinya dapat disesuaikan dengan tingkat pencampuran bioetanol. Ini menjadi langkah proaktif untuk memastikan bahwa ketika kebijakan mandatori diterapkan, pelaksanaannya dapat dilakukan dengan segera dan efektif.
Persiapan menyeluruh ini diharapkan dapat mengantisipasi tantangan yang mungkin timbul saat kebijakan mandatori untuk bioetanol 20 persen mulai diberlakukan. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian agar implementasi kebijakan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
➡️ Baca Juga: Prabowo Wacanakan Pengadilan Ad Hoc BUMN, Ini Sikap KPK
➡️ Baca Juga: Tekanan Angin Ban Saat Hujan: Penjelasan Dari Bridgestone yang Perlu Anda Ketahui
